(MEMBACA) POLITIK ANGGARAN PILKADA

Pilkada serentak hampir memasuki putaran terakhirnya di periode pertama ini pada tahun 2018 nanti. Sebagaimana diketahui, bahwa pada masa transisi sampai akhirnya diselenggarakan secara serentak di tahun 2024 penyelenggaraan pilkada dapat dibagi menjadi 2 (Dua) periode. Periode pertama, penyelenggaraan pilkada diselenggarakan pada tahun 2015, 2017 dan 2018. Kemudian untuk periode kedua, penyelenggaraan dilakukan pada tahun 2020, 2022 dan 2023.

Anggaran merupakan salah satu yang patut kita cermati pada masa transisi penyelenggaraan Pilkada serentak ini. Walaupun isu ini selalu muncul di dalam penyelenggaraan Pilkada, baik di tahun 2015 ataupun 2017 akan tetapi ada satu yang belum sempat terungkap, yaitu terkait dengan politik anggaran penyelenggaraan Pilkada oleh Pemerintah Daerah. Padahal di sisi yang lain, keluhan atas besarnya anggaran yang diperlukan selalu menjadi topik yang mengemuka dalam penyelenggaraan Pilkada. Bahkan, Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri pada saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di Universitas Gajah Mada (UGM) menyatakan “Dengan segala mohon maaf, bayangan saya waktu saya menjadi menteri pertama, Pilkada Serentak 2015 itu akan hemat. Mohon maaf ternyata lebih membengkak hampir 200 persen.” Walaupun pernyataan ini pun kemudian dilanjutkan oleh Beliau dengan mengaku bahwa ukuran suksesnya kegiatan politik tidak bisa dinilai hanya dengan uang.

Dari berbagai cara untuk mengukur politik anggaran penyelenggaraan pilkada, setidak – tidaknya kita perlu untuk melihat daya tahan anggaran daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pilkada, serta besaran anggaran yang disediakan oleh daerah tersebut untuk mengakomodir hak – hak warganya, setidak – tidaknya melalui KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah untuk memenuhi, sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi kita.

Daya Tahan Anggaran

Nama Wilayah

 

Realisasi Pendapatan Anggaran yang Disetujui Perbandingan Anggaran yang Disetujui dengan Realisasi Pendapatan Daerah
(Milyar) (Milyar) (%)
KEPULAUAN RIAU 8410,02 62,50 0,74%
SUMATERA BARAT  4058,1 78,00 1,92%
KALIMANTAN SELATAN 4838,95 110,00 2,27%
BENGKULU 2186,62 62,24 2,85%
SULAWESI TENGAH 2884,56 85,07 2,95%
KALIMANTAN TENGAH 3255,69 102,20 3,14%
JAMBI 3207,13 101,00 3,15%
KALIMANTAN UTARA 1.444,52 92,00 6,37%

 

Untuk mengetahui daya tahan anggaran di suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pilkada, penting bagi kita untuk mengetahui realisasi anggaran yang dimiliki oleh daerah tersebut. Berdasarkan Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia Triwulan IV tahun 2015, realisasi pendapatan terkecil dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara sebesar 1.4 Trilyun Rupiah, yang kemudian diikuti oleh Provinsi Bengkulu, Sulawesi Tengah, Jambi, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, sampai akhirnya yang paling besar adalah Kepulauan Riau dengan 8,4 Trilyun Rupiah.pilkada-55b89ebd927a61be164654da

Besaran anggaran di atas tidak berbanding lurus dengan besaran anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pilkada. Menilik anggaran penyelenggaraan Pilkada di 8 (Delapan) Provinsi, kecuali Sulawesi Utara maka anggaran yang disetujui oleh pihak Pemerintah Daerah berada di besaran 62,24 – 110 Milyar Rupiah. Anggaran yang terkecil dimiliki oleh Provinsi Bengkulu, kemudian berturut – turut adalah Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Jambi, Kalimantan Tengah, sampai yang paling besar dimiliki oleh Kalimantan Selatan.

Fasilitasi Pemilih

Nama Wilayah DPT Anggaran yang Disetujui Anggaran per Pemilih
(Milyar) (Rp)
SUMATERA BARAT 3.489.743 78,00 22.351,22
KALIMANTAN SELATAN 2.848.478 110,00 38.617,11
JAMBI 2.445.305 101,00 41.303,64
SULAWESI TENGAH 1.954.123 85,07 43.534,22
BENGKULU 1.423.974 62,24 43.709,08
KEPULAUAN RIAU 1.198.925 62,50 52.130,03
KALIMANTAN TENGAH 1.955.961 102,20 52.250,53
KALIMANTAN UTARA 431 0,48

 

Membicarakan tentang politik anggaran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pilkada, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari jumlah Pemilih, atau setidak – tidaknya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang difasilitasi dalam Pilkada tersebut. Berdasarkan informasi yang disediakan oleh KPU RI, melalui situs data.kpu.go.id, kita dapat melihat Pemilih terkecil dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara dengan hampir 500 Ribu Pemilih yang terdaftar pada DPT. Jumlah ini kemudian diikuti oleh Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Selatan, sampai dengan Provinsi Sumatera Barat dengan hampir 3,5 Juta Pemilih yang terdaftar pada DPT.DPT

Jumlah Pemilih di atas, yang kalau kita jadikan sebagai variabel pembagi terhadap jumlah anggaran yang disetujui oleh Pemerintah Daerah maka kita maka dapat melihat perbedaan yang cukup tinggi, jika dibandingkan antara Provinsi Kalimantan Utara, dengan 7 (Tujuh) Provinsi yang lainnya. Jika di Provinsi Kalimantan Utara biaya fasilitasi per-Pemilih mencapai 213.070,48 Rupiah, namun biaya fasilitasi terbesar kedua yang dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Tengah hanya sebesar 52.250,53 Rupiah untuk per-Pemilih. Bahkan Provinsi Sumatera Barat hanya mengalokasikan 22.351,22 Rupiah per Pemilih, sampai yang merupakan biaya fasilitasi terkecil jika dibandingkan dengan ketujuh daerah yang lain.

Berdasarkan paparan di atas, kita akan dapat melihat bahwa berdasarkan biaya kalkulasi antara realisasi pendapatan, yang kemudian disandingkan dengan anggaran penyelenggaraan Pilkada yang disetujui maka angka – angka di atas masih di bawah 10% dari total penerimaan pendapatan di daerah tersebut. Dari kedelapan daerah di atas, hanya Provinsi Kalimantan Utara yang menyediakan biaya penyelenggaraan Pilkadanya mencapai 6,37% dari realisasi pendapatan yang dimilikinya. Bukan hanya itu, 7 (Tujuh) dari 8 (Delapan) daerah menganggarkannya di bawah 5%, bahkan Provinsi Kepulauan Riau hanya menyetujui anggaran penyelenggaraan Pilkada sebesar 0,74% jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah tersebut.

Kemudian untuk fasilitasi Pemilih sendiri, selain fakta disparitas antara Provinsi Kalimantan Utara, dengan provinsi – provinsi lainnya maka kita akan dapat meihat bahwa besaran biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pilkada di mayoritas, atau 7 dari 8 daerah berada di angka 22 – 52 Ribu Rupiah.

Masihkah angka – angka, setidaknya berkaca pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2015 di atas dinilai masih terlalu besar, terutama jika dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah  yang nantinya akan berdampak pada kehidupan warganya selama 5 (Lima) tahun ke depan ? (psp)

 

publikasi dapat dilihat di : http://kpu-surabayakota.go.id/membaca-politik-anggaran-pilkada/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s