MK, Akil dan Sengketa Hasil Pilkada

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, setidaknya terdapat 48 (Empat Puluh Delapan) sengketa perselisihan hasil pilkada yang diajukan atau kurang dari 50% dari pilkada yang diselenggarakan pada 15 Februari 2017 kemarin. Angka tersebut terdiri atas 4 (Empat perselisihan sengketa hasil untuk tingkat provinsi, dan 44 (Empat Puluh Empat) perselisihan sengketa hasil untuk tingkat Kabupaten/Kota[1].

Bawaslu diberitakan telah menemukan 600 dugaan politik uang pada Pilkada Serentak 2017.[2] Sekedar memberikan tambahan catatan bahwa : (a) Bentuk pelanggaran tersebut terjadi di 101 daerah, yang sedang menyelenggarakan pilkada pada 2017, (b) Bentuk pelangaran tersebut dilakukan dalam bentuk uang dan barang sembako, dan (c) Catatan tersebut di atas dinyatakan pada tanggal 14 Februari 2017 yang hal itu menunjukkan sebelum dilakukannya pemungutan suara.

Mahkamah Konstitusi pernah memiliki preseden yang tidak baik, terkait dengan sengketa perselisihan hasil Pilkada dengan tertangkap tangannya salah satu hakim mereka, yaitu Akil Mochtar. Beliau merupakan salah satu Hakim Konstitusi yang tertangkap tangan oleh KPK karena menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan belasan sengketa pilkada di MK (Kompas, 27/12/2014). Berdasarkan putusan 10/PID.SUS-TPK/2014/PN.JKT.PST, yang dikuatkan oleh putusan tingkat banding nomor  63/PID/TPK/2014/PT.DKI  dan putusan kasasi nomor 336 K/Pid.Sus/2015, sebagiannya menyatakan : (a) Menyatakan bahwa Terdakwa M. AKIL MOCHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana (terhadap 6 (Enam dakwaan yang diajukan oleh pihak KPK, kecuali dakwaan kesatu sepanjang perbuatan menyangkut penerimaan janji atau uang yang berkaitan dengan perkara eberatan hasil pilkada Kabupaten Lampung Tengah – red), (b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. AKIL MOCHTAR tersebut diatasberupa pidana penjara selama seumur hidup.

Bahwa keenam dakwaan yang diajukan oleh pihak KPK tersebut, menyangkut perselisihan sengketa hasil pada pilkada diantaranya Gunung Mas, Lebak, Empat Lawang, Palembang, Lampung Selatan, Buton, Pulau Morotai, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Jawa Timur. Jika kita hendak berprasangka buruk, maka kita dapat saja mengatakan bahwa putusan – putusan tersebut memang disesuaikan dengan komunikasi yang ada. Namun bagi yang memahami bagaimana proses di Mahkamah Konstitusi, maka ada 8 (Delapan), atau setidak – tidaknya masih ada 2 (Dua) Hakim Konstitusi lain yang turut mengambil keputusan sehingga realitas pada prasangka buruk tadi akan cukup sulit untuk dilakukan.

Namun demikian, realitas Akil Mochtar di atas menunjukkan bahwa ada potensi penyalahgunaan kewenangan di Mahkamah Konstitusi, yang harus dicegah dan diminimalisir terutama jika kita mengingat pernyataan dari Lord Acton, yaitu “Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely

Dengan adanya realitas potensi penyalahgunaan wewenang, maka bagaimana seharusnya Mahkamah Konstitusi sebaiknya menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pilkada, dengan tetap menjaga marwah lembaganya ?

Jamak dipahami bahwa pada saat mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil Pilkada, pihak Pemohon serta pihak terkait mengajukan dalil – dalil atas terjadinya pelanggaran pada saat penyelenggaraan, baik yang dilakukan oleh Penyelenggara, Peserta, ataupun masyarakat pada umumnya.

Namun demikian, tidak semua dugaan terjadinya pelanggaran seharusnya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Konstitusi sebagai bagian dari upaya yang dapat menciderai penyelenggaraan Pilkada dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini, khususnya dikarenakan Ada rezim penanganan dugaan pelanggaran yang (1) menjadi batasan atas ada, atau tidaknya suatu pelanggaran, dan (2) mengatur tentang bagaimana penanganan suatu dugaan pelanggaran seharusnya dilakukan. Dan bilamana hal ini tidakdipatuhi, maka para pihak dapat dianggap tidak hanya menegasikan keberadaan jajaran panitia pengawas di bawah Bawaslu yang diamanahkan oleh peraturan perundang – undangan untuk menindak lanjuti adanya/tidaknya suatu pelanggaran tetapi juga peraturan perundang – undangan itu sendiri, yang mengatur tentang rezim pelanggaran dalam Pilkada dan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran.

Secara rezim, Undang – undang tentang pilkada mengatur bahwa (1) Pemilih, (2) Pemantau Pemilihan, dan bahkan (3) Peserta Pemilihan dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilihan[3] sepanjang disampaikan paling lama 7 (Tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan[4]. Realitas ini menunjukkan bahwa keberadaan suatu pelanggaran tidak hanya ditentukan oleh hasil kajian panitia pengawas, ataupun sentra gakkumdu akan tetapi juga ditentukan oleh ada, atau tidaknya laporan yang disampaikan oleh pihak – pihak di atas dan/atau temuan dari hasil pengawasan jajaran panitia pengawas.

Menjadi suatu pertanyaan bilamana ada suatu dugaan pelanggaran yang diajukan sebagai bagian dari dalil dari permohonan, namun ternyata tidak pernah dijadikan sebagai temuan oleh panitia pengawas, atau disampaikan oleh para pihak kepada pihak panitia pengawas sebelum masa daluarsanya habis ?

Namun demikian, Mahkamah Konstitusi juga sebaiknya tidak menutup mata terhadap adanya potensi terjadinya suatu dugaan pelanggaran, dengan tetap menghargai kinerja daripada panitia pengawas. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dalil – dalil pelanggaran yang memang sudah diregistrasi sebagai laporan dan/atau temuan. Majelis Hakim dapat membandingkan antara dalil yang diajukan, hasil kajian dari panitia pengawas, sampai dengan jawaban dari pihak KPU, ataupun pihak – pihak terkait sebelum akhirnya diputuskan bilamana (1) memang ada, atau terjadi suatu pelanggaran, (2) dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, dan (3) mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pilkada.

Realitas ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja jajaran panitia pengawas, dengan mengetahui bahwa hasil kerja yang mereka lakukan, terutama yang berkualitas menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi.

Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely” adalah satu realitas yang tidak dapat dipungkiri, termasuk pada Mahkamah Konstitusi terutama bila mengingat preseden ditangkap tangannya salah satu Hakim Konstitusi, terkait dengan sengketa perselisihan hasil pilkada.

Kemungkinan adanya pelanggaran yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pilkada dan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif seharusnya juga dapat menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim Konstitusi, sepanjang dalil – dalil tersebut merupakan laporan dan/atau temuan yang memang sudah memenuhi kaidah – kaidah hukum yang ada. Hal ini bukan hanya semata – mata agar Mahkamah Konstitusi tidak menjadi arena fitnah, tetapi juga untuk menjaga marwah lembaga, Hakim, beserta jajaran di dalamnya.

[1] http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.EFormDetail&id=7

[2]http://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/19334401/bawaslu.temukan.600.dugaan.politik.uang.pada.pilkada.2017

[3] Pasal 134 ayat (2) UU PIlkada

[4] Pasal 134 ayat (4) UU PIlkada

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s