Undang – Undang Pemilihan Kepala Daerah 1 (Satu) Naskah

Membaca peraturan perundang – undangan bukanlah sesuatu yang mudah, terutama bila peraturan tersebut terpisah – pisah di dalam dokumen yang berbeda. Tantangan ini tampak dari 3 (Tiga) undang – undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Walaupun ada ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, akan tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang berkekuatan hukum tetap pasca diterbitkannya Undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang. Setelah itu, peraturan ini pun mengalami perubahan melalui Undang – undang nomor 8 tahun 2015, hingga akhirnya diatur dalam Undang – undang nomor 10 tahun 2016.

Dokumen ini disusun untuk membantu pemahaman terhadap pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat undang – undang. Dokumen ini tidak hendak untuk menggantikan pengaturan yang di dalam undang – undangnya, oleh karena itu disandingkan pula undang – undang yang mengatur tentang pemilihan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini diharapkan agar pembaca dapat merujuk kepada dokumen resmi bilamana diperlukan.

Dokumen ini merupakan kompilasi, atau kodifikasi terhadap pengaturan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk dapat memahaminya maka perlu diketahui bahwa :

  • Tulisan yang bewarna hitam menunjukkan pengaturannya di dalam Undang – undang nomor 1 tahun 2015;
  • Tulisan yang bewarna hijau menunjukkan pengaturannya di dalam Undang – undang nomor 8 tahun 2015; dan
  • Tulisan yang bewarna orange menunjukkan pengaturannya di dalam Undang – undang nomor 10 tahun 2016

Atas dasar itu, maka akan lebih baik jika dokumen ini dicetak berwarna untuk dapat melihat asal muasal daripada pengaturannya. Bahkan akan lebih baik jika masing- masing dokumen, baik itu dokumen satu naskah dan masing – masing undang – undangnya dapat dicetak dengan kertas berwarna yang berbeda untuk memudahkan penggunaannya. Bukan itu saja, dokumen ini dapat dicetak dalam bentuk buku untuk menghemat jumlah kertas yang akan digunakan.

Sebagai bagian dari revisi, maka ada beberapa perubahan di edisi revisi kali ini. Perubahan – perubahan yang terjadi seperti perbaikan terhadap substansi dari dokumen, memaksimalkan layout untuk memasimalkan penggunaan kertas yang mungkin nantinya dilakukan, dan yang terakhir adalah menghapuskan informasi permohonan atas masukan dan saran, yang tadinya terdapat pada setiap halaman.

Walaupun dokumen ini merupakan edisi revisi, maka masih tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan ataupun perubahan untuk yang lebih baik. Dengan dihapuskannya informasi permohonan atas masukan dan saran yang terdapat pada setiap halaman, maka hal ini dapat dilakukan dengan menghubungi purnomo.s.pringgodigdo@gmail.com.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi kehidupan demokrasi di negara ini, khususnya bagi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia

Surabaya, 1 Agustus 2016

Penyusun Purnomo S. Pringgodigdo

 

Dokumen:

Kompilasi UU Pilkada 1 Naskah (Revisi Kedua)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s